PRESIDEN Jokowi Buka Suara Soal Hasil Hitung Cepat Nyatakan Prabowo-Gibran Unggul Telak: Ojo Kesusu

Presiden Jokowi angkat bicara terkait hasil hitung cepat Pilpres 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Prabowo-Gibran unggul dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Prabowo-Gibran unggul lebih dari 50 persen di semua lembaga survei.

Kendati demikian, Presiden Jokowi mengatakan perhitungan itu belum bisa menjadi acuan keputusan final terkait Pilpres.

Menurut Jokowi, quick count hanyalah penghitungan ilmiah.

Karena itu, ia meminta publik agar menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU RI).

“Hasil penghitungan quick count itu hanya penghitungan yang ilmiah, tapi apapun kita harus tunggu hasil resmi dari KPU,” kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024)

Ia juga meminta publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan hasil Pilpres 2024 berdasarkan quick count.

“Jadi sabar. Ojo kesusu (jangan terburu-buru), sabar,” lanjut dia.

Saat disinggung mengenai banyaknya laporan kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Jokowi mengatakan semua ada mekanismenya.

Terlebih, kata dia, di seluruh TPS ada saksi-saksi dari capres-cawapres, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat yang mengawasi jalannya penghitungan suara.

“Caleg ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS.”

“Di TPS (juga) ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya.”

“Pengawasan yang berlapis-lapis seperti itu, minim ada kecurangan,” kata Jokowi.

“Tapi, kalau memang ada (kecurangan), ada mekanisme, dari Bawaslu, nanti persidangan,” lanjut dia.

Diketahui, Prabowo-Gibran sementara dinyatakan unggul lewat quick count oleh enam lembaga.

Paslon nomor urut dua ini unggul dengan raihan suara di atas 50 persen.

Sementara, di urutan kedua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,10 persen
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58,73 persen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,17 persen
Charta Politika

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,70 persen
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 57,79 persen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,50 persen
Indikator

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,32 persen
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 58 persen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,68 persen

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,25 persen
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 57,50 persen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 17,26 persen
Poltracking

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 24,38 persen
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 59,33 persen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 16,29 persen
Populi Center

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 25,13 persen
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 59,21 persen
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 15,66 persen
Sementara itu, berdasarkan real count KPU RI per Kamis pukul 10.00, baru 41,01 persen suara yang masuk.

Berikut rinciannya.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 5.459.425 (24,55 persen)
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 12.476.925 (56,11 persen)
Ganjar Pranowo-Mahfud MD: 4.300.835 (19,34 persen)
Angka tersebut berasal dari 33.7602 TPS dengan total 823.236 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Polisi menyebut sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah Papua masih belum melaksanakan pemungutan suara.

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan sejauh ini baru 13.916 TPS dari total 15.213 TPS yang melaksanakan pemungutan suara.

Mathius pun mengungkap penggunaan sistem noken yang menjadi penyebab ribuan TPS masih belum melakukan hal tersebut.

“Sistem noken ini kental dengan kerawanan (konflik sosial),” kata Mathius dalam keteranganya, Kamis (15/2/2024).

Mathius merinci total TPS yang belum mencoblos yakni sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan.

Sistem noken sendiri merupakan hasil suara yang dikumpulkan secara kolektif menggunakan noken atau tas oleh kepala adat.

“Seperti di Puncak Jaya, ada tarik ulur perebutan suara massa sehingga (pencoblosan) tidak bisa dilaksanakan,” kata Mathius.

Mathius memaparkan, ada sebanyak 697 dari 811 jumlah TPS di Kabupaten Puncak Jaya yang harus melakukan pencoblosan susulan.

Pencoblosan susulan lainnya juga harus dilakukan 383 dari 463 jumlah total TPS di Kabupaten Intan Jaya serta 92 dari 499 total TPS di Kabupaten Paniai.

Lalu di Papua Pegunungan juga menggunakan sistem noken. 87 dari 1.083 TPS di Kabupaten Tolikara dan 4 dari 1.034 TPS di Kabupaten Jayawijaya harus melakukan pencoblosan ulang.

“Tapi, kami bersyukur gangguan dari kelompok kriminal bersenjata tidak ada,” ujar Mathius.

Sementara untuk daerah lain seperti Mamberamo Raya ada 4 Distrik yang belum melakukan pemungutan suara karena persoalan distribusi logistik.

“Karena tidak ada helikopter untuk bawa logistik kesana, juga di beberapa wilayah lain di pegunungan karena masalah transportasi dan juga cuaca,” imbuhnya.

Kemudian, kendala lainnya terjadi di Kabupaten Paniai, terjadi karena insiden perusakan kotak suara saat pendistribusian pada Senin (12/2/2024).

“Saat itu, massa membakar dan membongkar kotak suara karena kesalahpahaman perihal kelengkapan logistik,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 Provinsi, Yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS, yang tersebar di Kabupaten Keerom 1 TPS, Kabupaten Mamberamo Raya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS.

Berikut, Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS dan Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 697 TPS.

Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*